Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024
DOI:
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i2.10187Keywords:
Decision, age limit, regional head election, checks and balances, Putusan, ambang batas usia, pemilihan kepala daerahAbstract
ABSTRACT
Purpose of the Study: This research aims to analyze the legal consideration that influence differences in a Supreme Court Decision and a Constitutional Court Decision in the Regional Head Election process in 2024, and these decisions’ implications on the age limit for regional head candidates in the 2024 regional general election in creating checks and balances in the government.
Methodology: This research utilizes the normative legal research method with the jurisprudential approach, statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The data were descriptively analyzed to obtain the research results on the interpretation of age limits for regional head candidates in the 2024 regional general election in the two decisions, namely the Decision of the Supreme Court No. 23P/HUM/2024 and the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024. These differences led to a lack of legal certainty and a misalignment with the general principle of good governance that is in line with the checks and balances principle in the government.
Results: The Decision of the Supreme Court No. 23P/HUM/2024 determines that the age limit for regional head candidates is calculated since the inauguration, while the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024 regulates that it is calculated since the determination of candidate pairs. Such differences led to a lack of legal certainty, which impacts the implementation of the 2024 Regional Head Election. The legal implications are that these differences may potentially disturb the democratic and political participation processes, especially for the younger generation. The 2024 Regional Head Election applied the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024, which regulates that the minimum age of regional head candidates is 30 years old for candidate governors and candidate vice governors, and a minimum of 25 years old for candidate regents, candidate vice regents, candidate mayors, and candidate vice mayors. This is calculated since the determination of candidate pairs, as they have passed the stages of the 2024 Regional Head Election.
Applications of this Study: The state institution and the government are expected to be more careful when issuing interpretations through decisions that equally have final, binding, and erga ormes characteristics to prevent the occurrence of a lack of legal certainty. There should be efforts to align regulations to prevent legal dualism, which may lead to conflicts and issues in society.
Novelty/Originality of this Study: It provides an analysis of the Decision of the Supreme Court No. 23P/HUM/2024 and the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024 on the age limit for regional head candidates and the implications of these decisions in creating governmental checks and balances.
Keywords: Decision, age limit, regional head election, checks and balances.
ABSTRAK
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hukum yang mempengaruhi perbedaan dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dan implikasi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam ambang batas usia calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dalam menciptakan checks and balances di pemerintahan.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Data dianalisis secara deskriptif hingga diperoleh hasil penelitian bahwa perbedaan pada kedua putusan, baik Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam penafsiran ambang batas usia calon kepala daerah tahun 2024 berakibat pada ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik yang sejalan dengan prinsip checks and balances pemerintahan.
Hasil penelitian: Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menetapkan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa usia dihitung sejak penetapan pasangan calon. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2024. Kedua lembaga memiliki argumen hukum dan ada implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem checks and balances dalam pemerintahan. Perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Kosntitusi tidak hanya mencerminkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu proses demokrasi dan partisipasi politik, terutama bagi generasi muda. Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang mengatur bahwa usia calon kepala daerah yaitu paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan usia paling rendah 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota, yang dalam hal ini dihitung sejak penetapan pasangan calon karena telah melewati tahapan-tahapan Pilkada 2024.
Penerapan Penelitian: Lembaga Negara dan Pemerintah diharapkan lebih teliti dalam menerbitkan penafsiran melalui putusan yang sama-sama bersifat final, mengikat, dan erga ormes, sehingga tidak terjadi adanya ketidakpastian hukum. Diharapkan adanya upaya harmonisasi peraturan untuk mencegah adanya dualism hukum, yang dapat menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat.
Kebaruan/Orisinalitas: Penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas usia calon kepala daerah dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam menciptakan checks and balances di pemerintahan.
Kata Kunci: Putusan, ambang batas usia, pemilihan kepala daerah, checks and balances
References
Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 3(1), 16–25. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116
Agatha, R., & Frangky, A. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Journal of Law, Education, and Business, 2(2), 1002–1008.
Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. Khazanah Hukum, 3(2), 70–79. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012
Antara, E. R., & Wulandari, P. K. D. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Konstitusionalitas Hasil Pemilu. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 6(2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
Aryanti, N., Haryono, B., & Genua, V. (2022). Sistem Informasi dan Teknologi Digital Era Metaverse. In Sistem informasi dan teknologi digital era Metaverse. Tulungagung: Akademia Pustaka.
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshidiqie, J. (2021). Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Azhumatkhan, S. H., & Firmansyah, A. T. (2024). Reflections on Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024: The Escalation of Political Judicialization and Judicial Politicization in Norm Testing. ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial, 3(1).
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.
Ernawan, A. C. D., Utomo, A. R. D., & Hannaningdyah, R. A. (2024). Memelihara Stabilitas dan Keadilan melalui Keseimbangan Kekuasaan dalam Kerangka Hukum Tata Negara. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(3). https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1686
Febriansah, Y. (2024). Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(10).
Febriant, S. A., Diyanti, M. A. R., & Absor, M. U. (2024). Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Dpr RI: Studi Kasus Penolakan Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 70/Puu-Xxii/2024. Studi Kritis Hukum Dan Masyarakat, 1(2).
Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, 1(3), 238–249. https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126
Hanifah, M., & Adil, M. (2025). Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective. Journal of Universal Studies, 5(6), 6332–6341. https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.49987
Herlinanur, N., Pangestoeti, W., & Putra, A. K. S. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1). https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79
Huda, N. (2007). Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.
Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3). https://doi.org/10.54629/JLI.V17I3.711
Kurniawan, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xxii/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah. Semarang Law Review (SLR), 5(2). https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10465
Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum In Concreto, 3(1). https://doi.org/https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1314
Maryadi, N. L., Irwansyah, A. K., Putri, C. S., & Saputra, H. R. (2024). Analisis Framing Pada Pemberitaan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah di Media Online Detik.com. JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan), 7(2). https://doi.org/10.31949/jika.v7i2.10551
Marzuki, P. M. (2018). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Retrieved from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842
Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 535–557. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2
Nahrowi, M., & Ali, M. (2024). Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Legisia, 16(2), 47–62. https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.515
Natabaya, H. (2008). Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Konsitusi Press dan Tatanusa.
Novianti, A., & Munawaroh. (2025). Transformasi Digital Mengubah Lanskap Bisnis UMKM di Era Teknologi. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 3(1), 271–278. https://doi.org/10.30640/trending.v3i1.3730
Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. Surakarta: Oase Pustaka.
Prayoga, S. H. (2024). Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah. El-Dusturie, 3(2), 131–147. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v3i2.9197
Rizkia, N. D., & Fardiansyah. (2025). The Subject of Customary Law and the Relevance of Customary Law in Maintaining Societal Harmony and the Challenges Faced in its Application in the Modern Era. International Journal of Research & Review, 12(4). https://doi.org/10.52403/ijrr.20250436
Rizky, M. F., Yuhermasyah, E., & Umur, A. (2024). Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 4(1), 142–155. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3452
Rohmah, E. I. (2023). Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(1), 48–68. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137
Rohman, M. M., Mu’minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). Jurnal Syariah Dan Hukum, 4(2), 204–221. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379
Romadhon, D. R. A. (2024). Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD. Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration, 2(1).
Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. Journal of Governance and Social Policy, 1(2), 58–69. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221
Sanmas, R. (2024). Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(4). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1508
Smradhana, R. (2024). Pancasila as a Legal System and Source of National Law of the State of Indonesia. In SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5250146
Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 23–42. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79
Tanthowi, I., Herlindah, & Abioso, S. B. (2024). Kepastian Hukum Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Rumah Toko atau Kantor. Begawan Abioso, 15(1), 10. https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.843
Ulfiyyati, A., Muhamad, R., Barri, M. F., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan. Advances in Social Humanities Research, 1(4). https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48
Ursipuny, F. B. (2024). Soft Trias Politica: Menguji Relevansi Dampak Antar Lembaga Kekuasaan Di Indonesia. Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas NOMOKRASI, 2(1).
Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 23–27. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5
Zaidan, M. A., Nugraha, N. R. A., & Gusthomi, M. I. (2024). Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah. Customary Law Journal, 2(1). https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3375
Downloads
Submitted
Accepted
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Jurisprudence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
