Unraveling Legal Supremacy and Transcendental Authority: A Case Study of Voluntary Traffic Controllers in Indonesia

Abstract

Fenomena Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) menampilkan dialektika unik antara legitimasi transendental—berbasis nilai moral dan gotong royong—dengan legitimasi hukum positif negara. Penelitian kualitatif ini menganalisis ketegangan tersebut melalui studi kasus di Kartasura, menemukan bahwa meskipun didorong oleh panggilan altruistik dan kebutuhan ekonomi, posisi Supeltas secara hukum lemah dan rentan konflik. Mereka beroperasi dalam hambatan regulasi yang memicu masalah akuntabilitas dan potensi perlindungan. Artikel ini menyimpulkan bahwa solusi berkelanjutan terletak pada pembentukan model regulasi kolaboratif yang menginstitusionalkan nilai transendental ke dalam kerangka hukum yang sah. Model yang diusulkan bertumpu pada empat pilar: legalisasi dan klasifikasi, standardisasi kewenangan, akuntabilitas dengan perlindungan hukum, serta pemberdayaan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan jalan untuk mentransformasi Supeltas dari anomali menjadi mitra negara yang sah dalam penciptaan tata kelola lalu lintas yang lebih manusiawi dan efektif.

The phenomenon of voluntary traffic controllers (supeltas) shows a unique dialectics between transcendental legitimacy—based on morality and togetherness values—and the state’s positive law legitimacy. This qualitative research analyzes this tension through a case study in Kartasura, Central Java Province, Indonesia. It was found that even though the supeltas’ activities are pushed by altruistic calling and economic needs, their position is legally weak and vulnerable to conflicts. They operate in a regulatory void, which triggers the issue of accountability and the potential for misuse. This article concludes that a sustainable solution is placed in the formation of a collaborative regulatory model, which institutionalizes transcendental values into a valid legal framework. It is proposed that this model stands on four pillars: legalization and classification, authority standardization, accountability with legal protection, as well as sustainable empowerment. Therefore, this research offers a way to transform the supeltas from an anomaly to legitimate partners of the state in creating a more humane and effective traffic governance.